Regulasi 🇷🇺 14.08.2026 11:02

Otoritas Rusia Pertimbangkan Pemotongan PPN untuk Meningkatkan Transportasi Otonom

ЯндексЯндекс
Pemerintah Rusia sedang membahas pengurangan PPN menjadi 10% untuk transportasi penumpang otonom, pengiriman kurir, dan angkutan barang. Langkah ini bertujuan membuat transportasi otonom kompetitif dan dapat menumbuhkan industri hingga 2 triliun rubel. Para ahli mengatakan ini akan mendukung pengembang dan mengatasi kekurangan tenaga kerja.
Pemerintah Rusia sedang mempertimbangkan penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 10% untuk layanan kendaraan sangat otomatis (HAV), termasuk angkutan penumpang, pengiriman kurir, dan angkutan barang. Hal ini dilaporkan oleh Kommersant berdasarkan tiga sumber yang terlibat dalam penyusunan proposal tersebut. Pembahasan sedang berlangsung pada Agustus 2026 dengan industri Teknologi Informasi (TI), dan perubahan mungkin dilakukan pada Kode Pajak. Saat ini, tarif PPN standar adalah 22%, yang membuat transportasi otonom tidak kompetitif. Tarif yang lebih rendah akan menyetarakan persaingan dan dapat meningkatkan omset industri tanpa awak sipil hingga 2 triliun rubel pada tahun 2036-2040. Langkah ini juga dipandang sebagai cara untuk mengurangi kekurangan kurir, pengemudi taksi, dan pengemudi truk. Namun, sumber menekankan bahwa undang-undang tentang HAV diperlukan untuk implementasi penuh. Kantor Wakil Perdana Menteri Dmitry Grigorenko dan Kementerian Pembangunan Digital mengonfirmasi bahwa diskusi sedang berlangsung dalam kelompok kerja tentang kecerdasan buatan. Per Agustus 2026, truk, taksi, dan trem tanpa awak beroperasi hanya di bawah rezim hukum eksperimental. Kementerian Perhubungan menyiapkan rancangan undang-undang pada Juni 2026, tetapi belum diserahkan ke Duma Negara. Yandex adalah pemain kunci di segmen HAV, berencana untuk memiliki 200 mobil tanpa pengemudi dan 100 truk pada akhir tahun, dengan pasar berpotensi melebihi 100 miliar rubel pada tahun 2031. Para ahli mencatat bahwa pemotongan PPN akan sangat membantu pengangkut barang yang menghadapi kesulitan keuangan, dan dapat diterapkan secara independen dari undang-undang HAV, karena perpajakan didasarkan pada hasil ekonomi.
Sumber: CNews — asli
Postingan kami sebelumnya tentang topik ini ↓
Berita terbaru