Rusia mungkin memperketat hukuman untuk kejahatan menggunakan AI — AI bisa menjadi keadaan yang memberatkan

Komite Investigasi Rusia telah menyiapkan rancangan undang-undang untuk memperketat pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang dilakukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Menurut ketua komite, Alexander Bastrykin, langkah ini akan mencakup pelanggaran yang melibatkan kecerdasan buatan (AI), VPN, server proksi, dan alat digital lainnya. Penggunaannya untuk tujuan kriminal direncanakan akan dianggap sebagai keadaan yang memberatkan. Bastrykin mencatat bahwa undang-undang Rusia saat ini tidak memiliki norma universal untuk meningkatkan pertanggungjawaban atas penggunaan AI dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam kejahatan. Ia percaya bahwa menambahkan faktor semacam itu ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sangat beralasan dan tepat, karena akan mencakup semua tindakan tanpa perlu pembaruan undang-undang yang konstan. Faktor yang memberatkan hanya akan berlaku ketika teknologi digital menjadi metode utama dalam melakukan kejahatan atau secara signifikan meningkatkan kerusakan yang ditimbulkan. Contohnya termasuk penipuan siber, perdagangan data ilegal, dan serangan terhadap infrastruktur informasi kritis.